Dana Parpol: Golkar Prioritas Kaderisasi dan Pendidikan Politik

Terkait dengan skema pembiayaan parpol 50 persen dari APBN yang diusulkan KPK, Ace menyatakan bahwa usul tersebut sangat baik. Namun, tutur dia, pembiayaan 50 persen itu harus diikuti dengan alokasi penggunaan anggaran yang jelas.

Pembiayaan apa yang harus diprioritaskan dari dana tersebut? Menurut UU Parpol, lanjut dia, salah satu yang menjadi prioritas dan fokus garapan adalah kaderisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat.

Ace mengatakan, kaderisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat membutuhkan biaya yang cukup besar. Topik itu juga akan disampaikan kepada KPK dalam pertemuan Selasa mendatang. ’’Kami sangat siap mendiskusikannya dengan KPK,’’ ungkap legislator asal Jabar tersebut.

BACA JUGA: Hasil Survei Internal BPN Prabowo – Sandi, Selisih 5 Persen

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, pihaknya berharap partisipasi parpol tidak hanya disampaikan secara lisan. Tetapi juga berupa data kondisi riil pendanaan parpol selama ini.

Tanpa data itu, KPK akan sulit memfasilitasi upaya pembangunan demokrasi yang berintegritas. ’’Jadi, ke depan pendanaan parpol menggunakan data yang lebih realistis,’’ ujarnya. (lum/tyo/c19/fat)