Dana Pendidikan Rp 400 Triliun, Hasilnya Apa?

"Tidak ada IKIP (perguruan tinggi yang dikhususkan mendidik calon guru, Red) yang membuka keguruan untuk empat bidang itu," imbuhnya.

Dia juga mengatakan jika tidak semua SMK memenuhi standar kompetensi. Sebab lebih banyak guru yang mengajar bidang adaptif dan normatif. Sementara guru untuk bidang yang dalam jurusan hanya sedikit. "Totalnya hanya 35 persen," ungkapnya.

Muhadjir pun mengaku telah melaporkan masalah ini kepada Presiden Joko Widodo. "Kita akan selesaikan secara bertahap," katanya. Dia berjanji akan membenahi guru dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dari hasil Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan ada beberapa rekomendasi. Terkait ketersediaan dan peningkatan profesionalisme guru, pemerintah pusat dan daerah perlu kerja sama mempercerpat regulasi teknis aparatur negeri sipil untuk memenuhi kekurangan guru.

Caranya dengan pengangkatan atau redistribusi guru. "Moratorium yang dilakukan pads 2005 lalu membuat kita semakin kekurangan guru. Apalagi adanya guru pensiun yang tidak diimbangi dengan pengangkatan guru baru," kata Muhadjir.

Selain itu juga dalam agenda yang diselenggarakan selama 5 hingga 7 Februari itu juga mendorong pemda untuk melakukan pemetaan dunia usaha dunia industri (DUDI), potensi wilayah, analisis kompetensi guru, dan kebutuhan guru. Dengan demikian diharapkan permasalahan revitalisasi pendidikan vokasi seperti SMK akan bisa cepatbdilakukan. Dalam hal ini BUMN dan BUMD juga juga sebisa mungkin bekerjasama dengan SMK.

Kemenristekdikyi pun didorong untuk memperluas Politeknik untuk menghasilkan guru SMK. Hal itu diwujudkan juga dengan kerjasama LPTK dan P4TK.

Training dari industri atau lembaga nasional dan internasional untuk meningkatkan kompetensi guru dan lulusan SMK bisa dipekerjerjakan.