Dana Poskesdes Bukan dari APBD

Selasa, 22 September 2009 – 07:16 WIB

TARAKAN- Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan dr Khaerul mengatakan, insentif untuk para kader Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), sudah dianggarkan oleh Departemen Kesehatan (Depkes) sebesar Rp.167.500 perbulan. Sehingga para kader Poskesdes tidak bisa lagi meminta insentif dan anggaran operasional ke Dinkes karena memang tidak masuk dalam APBD kota.

“Untuk kader poskesdes, sudah dapat jatah dari Depkes, jadi jangan sampai dobel pembiayaan karena kader sudah dibantu,” kata Khaerul. Kalau memang anggaran tersebut kurang, maka BPM-lah (Badan Pemberdayaan Masyarakat) yang berpikir untuk mencari anggaran tersebut. “Jangan sampai dobel pembiayaan, nanti bisa jadi temuan,” ujar Khaerul.

Namun jika untuk biaya operasional, Khaerul mengatakan, Dinkes bisa-bisa saja membantu. “Tapi kalau untuk insentif kader, maaf, kami tidak bisa. Kalau untuk sekadar transportasi bisa dibantu, tapi diluar kader. Untuk transportasi kader, nanti akan diprogramkan di anggaran tahun depan,” tandasnya.

Poskesdes, beber Khaerul, konsepnya tidak jauh berbeda dengan posyandu, yaitu masuk dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). Di Poskesdes ini, kadernya yang menyiapkan bayinya, menimbang, mencatat dan petugas kesehatan yang datang memeriksa. Termasuk untuk pengobatan, tetap dilakukan tenaga kesehatan yang ada. Sehingga kegiatan di poskesdes, tidak perlu ada penarikan biaya. Untuk operasionalnya, sementara menggunakan anggaran dari Depkes.