Dana Poskesdes Bukan dari APBD

Selasa, 22 September 2009 – 07:16 WIB

Menurut Khaerul, Poskesdes ini dilakukan di daerah yang tidak terjangkau dengan fasilitas kesehatan saja, sehingga untuk yang dekat, tidak dilakukan lagi. Pasalnya, kunjungan volume di puskesmas sejak adanya jamkesda (jaminan kesehatan daerah) sudah sangat tinggi, bahkan mencapai 70-100 persen dibanding sebelumnya. Sehingga kegiatan sejenis pengobatan, disarankan untuk tetap dilakukan ke puskesmas.

“Poskesdes ini dilakukan dalam konteks untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang belum didirikan pusat kesehatan masyarakat pembantu karena dilihat dari segi kelayakan kunjungannya masih sangat minim, sehingga lebih efisien dengan poskesdes,” jelas Khaerul.

Namun, tandas Khaerul, program kesehatan masyarakat melalui poskesdes ini tidak bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah tanpa dukungan masyarakat. “Insya Allah, tahun ini kita akan menerima 23 bidan, sebagai salah satu persiapan untuk menuju desa siaga. Bidan ini juga disiapkan untuk bertugas di desa-desa yang jauh seperti di Binalatung, dan Pulau Sadau. Di daerah seperti ini, tidak menutup kemungkinan akan dibangun poskesdes. Jadi masalah tenaga bidan, Insya Allah akan kita fasilitasi,” ungkapnya.(ddq/aj/jpnn)

TARAKAN- Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan dr Khaerul mengatakan, insentif untuk para kader Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), sudah dianggarkan oleh

• First «
• Prev
• 1
• 2