Dari Forum OGP, BKSAP Dorong Rezim Keterbukaan Parlemen

Isu-isu yang jadi pembahasan di acara tersebut, jelas Rofi, sangat relevan dengan aktivitas keparlemenan dewasa ini.

"Isu soal transparansi, penggunaan teknologi, hingga kejelasan regulasi soal lobi itu diperlukan oleh DPR." Ulasnya.

Sebagai contoh dalam regulasi terkait lobi dan negosiasi di Indonesia selama ini belum diatur secara jelas.

Atas dasar itu kemudian ada kesan karena tidak diatur, maka pada akhirnya banyak penafsiran regulasi yang sifatnya karet.

"Jadinya seolah-olah menjebak. Nanti anggota bertemu dengan pihak A atau B disebut kongkalikong dan lainnya. Padahal di negara modern yang transparan proses lobi diakui, sepanjang teregistrasi pelobinya dan akuntabel serta transparan prosesnya," lanjutnya.

Terkait dengan rencana keterlibatan DPR RI lebih dalam untuk keterbukaan Parlemen (Open Parliament) dengan memasukkan rencana aksi keterbukaan parlemen yang terpisah dari pemerintah patut diapresiasi.

Dengan mekanisme pengajuan rencana aksi terpisah ke OGP, maka keberlanjutan keterlibatan DPR di forum tersebut semakin baik.

Mekanisme partisipasi bersama dengan masyarakat sipil akan tercipta dan kemudian proses internasional OGP seperti Independent Review Mechanism (IRM) dan self assessment harus diikuti.