Dari TNI Sampai Peran Pers, Ini Tujuh Isu Penting yang Disorot SBY

jpnn.com - BOGOR - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menggelar acara buka puasa bersama sejumlah pengurus di kediamannya, kawasan Cikeas, Jawa Barat, Jumat (10/6). Dalam acara tersebut, ada tujuh isu penting yang sempat disinggungnya di hadapan para pengurus Demokrat.

Isu pertama, adalah kondisi terkini perekonomian Indonesia. Menurut dia, ekonomi kita masih lemah dan memiliki sejumlah masalah. Hal ini juga berpengaruh negatif ke berbagai hal, seperti pendapatan dan daya beli rakyat, penerimaan negara serta kesehatan fiskal, dan menurunnya permintaan yang akhirnya memukul sektor riil. 

"Ketika ekonomi Indonesia melemah, perekonomian dunia dan kawasan juga memiliki pelemahan pertumbuhan. Artinya, pemerintah harus sangat serius dan tepat di dalam mengelola perekonomian kita. Kalau tidak, harapan ekonomi tahun 2016 ini lebih baik dari ekonomi tahun 2015 akan sirna. Dan, jika ada shock (krisis) baru pada tingkat dunia dan kawasan, ekonomi kita benar-benar dalam keadaan bahaya," jelas Presiden RI keenam ini.

Isu kedua adalah kondisi kehidupan masyarakat dari aspek sosial dan ekonomi. Menurutnya, langkah pemerintah untuk mengatasi gejolak harga kebutuhan pokok tersebut tepat adanya. Namun, sebaiknya upaya yang ditempuh tidak sebatas mengatasi meroketnya harga daging sapi dan gula pasir, tetapi lebih dalam lagi.

"Meningkatkan daya beli rakyat antara lain melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang baru di sektor riil. Jika penciptaan lapangan kerja menjadi tujuan (job creation), seyogyanya kebijakan pemerintah juga pro penciptaan lapangan pekerjaan," terangnya. 

"Dalam keadaan ekstrim, bantuan sosial kepada masyarakat diperlukan. Ketika saya memimpin Indonesia dan beberapa kali ada tekanan atas daya beli rakyat, bantuan langsung tunai adalah solusi. Meskipun saya dikritik dan diserang bertubi-tubi, kenyataannya kebijakan itu sangat membantu rakyat tak mampu dalam keadaan susah."

Ketiga, lanjut SBY, Demokrat menyoroti wajah keadilan dan penegakan hukum di Indonesia. Dia merasa, ketegasan, keadilan, tindakan tidak tebang pilih dan bahkan transparansi ini nampak menurun. Rakyat, lanjut SBY, melihat ada tangan-tangan tidak kentara (the invisible hand) yang membuat penegakan hukum kita nampak merosot. 

"Ingat, para penegak hukum memiliki kedaulatan yang penuh. Hukum sebagai panglima dan bukan politik, atau kekuasaan. Mestinya para pemegang kekuasaan takut kepada KPK dan penegak hukum lainnya-takut dalam arti jangan sampai melakukan korupsi dan bukan penegak hukum yang justru takut kepada kekuasaan."