Dari TNI Sampai Peran Pers, Ini Tujuh Isu Penting yang Disorot SBY

Kedaulatan partai politik dan isu intervensi kekuasaan juga jadi sorotan. Dia juga merasa adanya tangan-tangan tak kentara yang mencampuri urusan internal sejumlah partai politik. Hal itu, lanjut SBY, merusak sendi-sendi demokrasi. "Tindakan demikian juga menciptakan ketidakadilan. Kita ingin menghadirkan kompetisi politik yang fair dan berdasarkan fair play," terangnya.  

"Di sisi lain, dalam demokrasi berlaku pula hukum "checks and balances". Artinya, sebuah  power haruslah diimbangi atau dikontrol oleh "power" yang lain. Kalau ini terjadi, akan tercegah penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang kuat. Dan, ingat, "absolute power can corrupt absolutely".

Isu kelima yang disoroti SBY adalah peran TNI dan Polri dalam kehidupan bernegara dan pelaksanaan tugas pokoknya. Pandangan SBY, banyak aktivitas TNI yang menyimpang dari tugas pokoknya. Dia berharap siapapun yang memegang kekuasaan, berhati-hatilah memberi tugas ke TNI.

Keenam, lanjut SBY, isu tentang gerakan komunis di Indonesia dan potensi terjadinya konflik horisontal. Partai Demokrat, lanjut dia, cemas jika isu ini menjadi bola liar yang berujung pada terjadinya konflik bahkan benturan fisik secara horizontal. 

"Oleh karena itu, disamping Partai Demokrat berharap agar pihak-pihak yang kini saling berhadapan bisa menahan diri, pemerintah tidak boleh pada posisi yang membiarkan. Sikap Kepala Negara dan Pemerintah harus jelas, jangan menimbulkan kebingungan, spekulasi dan bahkan persepsi yang keliru," sambungnya.

Terakhir, peran pers dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan bangsa. SBY tercengang melihat perubahan sangat dramatis dalam dunia pers dan media masa Indonesia. Saat ini, pers tidak terlalu menonjolkan kritikan terhadap pemerintahan dan penguasa, seperti di era dia memerintah.

"Meskipun kritik dan serangan itu sering berlebihan disertai dengan sinisme yang tinggi, tetapi saya berterima kasih karena akhirnya kekuasaan yang saya miliki dikontrol secara ketat. Jika saya bisa bertahan selama 10 tahun, ditengah gencarnya serangan pers, pengamat, parlemen dan lawan-lawan politik, itu antara lain juga disumbang oleh peran pers yang kritis," tandasnya. (rmol/dil/jpnn)