DAU Kabupaten Kaya Hutan dan Sawah Ditambah

Jumat, 04 Mei 2012 – 06:14 WIB

Padahal, lanjutnya, beban kabupaten sangat besar. Gaji guru SD-SMA, SMK, merupakan beban kabupaten, bukan beban provinsi. Gaji guru itu juga menyedot dana. "Kalau Kota enak, punya parkir, ada hotel, banyak rumah makan. Kalau kabupaten, ada rumah makan (yang bisa dikenai pajak), tapi cuman sedikit," ujar mantan gubernur Sumbar itu.

Hal itu juga, menurut Gamawan, yang menyebabkan angka persentase belanja pegawai dari APBD-nya, untuk tingkat kabupaten selalu tinggi. "Karena pendapatan kecil, beban gaji besar. Beda dengan provinsi, pendapatan besar beban gaji kecil, paling 30 hingga 35 persen APBD," beber Gamawan.

Dia menjelaskan, dalam revisi UU Nomor 32 tahun 2004, sudah dicantelkan mengenai perlunya perlakuan khusus daerah yang punya wilayah perairan yang luas. Nah, dalam revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan yang harus disinkronkan dengan UU 32 Tahun 2004 nantinya, tiga variabel tambahan untuk menghitung jatah DAU itu akan dimasukkan. (sam/jpnn)

JAKARTA - Ini kabar baik bagi kabupaten-kabupaten yang kaya hutan dan sawah. Termasuk kabupaten yang punya wilayah perairan. Pasalnya, ke depan penghitungan

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News