DBH Harus Masuk APBN-P 2010

Kamis, 04 Februari 2010 – 12:47 WIB

Penegasan yang sama disampaikan Gubernur Riau HM Rusli Zainal. Rusli menjelaskan bahwa hutang DBH Pemerintah Pusat pada Pemprov Riau mencapai Rp4,3 Triliun. Jumlah tersebut memiliki arti penting bagi 12 kabupaten/kota se Riau.

"Karena jumlah dana tersebut sudah dialokasikan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau tahun 2010. Dana ini dialokasikan untuk membiayai pembangunan dalam rangka mengejar ketertinggalan Riau," kata Rusli.

Rusli menyayangkan dengan adanya penilaian bahwa Provinsi Riau sebagia  provinsi kaya. "Kami sangat dirugikan dengan penilaian tersebut. Karena sesungguhnya, selama bertahun-tahun pembangunan Riau tidak mendapat perhatian. Barulah 10 tahun terakhir saat otonomi daerah kami bisa bangkit dan mengejar ketertinggalan. Itupun hak kami dalam bentuk DBH selalu ditunda pembayarannya," tegasnya.

Desakan agar pemerintah pusat memasukkan hutang DBH ke APBN-P 2010 juga datang dari Gubernur daerah penghasil migas lainnya yang hadir saat RDP dengan Banggar DPR RI.(afz/jpnn)

JAKARTA- Pemerintah Daerah penghasil Migas satu suara mendesak pembayaran utang Dana Bagi Basil (DBH) dianggarkan pada APBD Perubahan 2010 mendatang.

• First «
• Prev
• 1
• 2