DBH Migas Harus Sampai ke Kelurahan

JAKARTA - Daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) kini harus bersiap-siap menerima regulasi baru. Pasalnya, saat ini pemerintah tengah serius mengkaji perombakan sistem dalam pembagian dana bagi hasil (DBH) migas.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo mengatakan, dengan regulasi saat ini, DBH migas lebih banyak dinikmati elite di tingkat provinsi dan kabupaten saja, sehingga rakyat di bawah tidak bisa merasakan hasilnya secara optimal. "Ini harus diubah. DBH Migas harus dibagi hingga ke level kelurahan," ujarnya, Kamis (10/11).

Menurut Widjajono, sistem desentralisasi DBH migas selama ini ternyata tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di bawah. Sistem pembagian 20 persen untuk pemerintah provinsi, 40 persen untuk pemerintah daerah penghasil, dan 40 persen bagi pemerintah daerah penyangga, ternyata tidak sampai kepada masyarakat di kecamatan dan desa penghasil. "Karena itu, harus ada regulasi yang mengatur soal ini," katanya.

Untuk itu, lanjut Widjajono, Kementerian ESDM akan mengusulkan regulasi Desentralisasi. Intinya, 40 persen bagian kabupaten penghasil sebaiknya diberikan ke kecamatan penghasil. Selanjutnya, 40 persen Bagian kecamatan penghasil diberikan ke kelurahan penghasil.