Deddy PDIP Serang Airlangga: Kok, Tidak Ada Suaranya

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menuntut jawaban teknis dari kementerian di bidang ekonomi  setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memoratorium ekspor minyak sawit.

Menurut Deddy, seharusnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta menteri terkait lainnya memberikan informasi tentang langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh pemerintah sebagai tindak lanjut pascaberlakunya beleid moratorium ekspor.

“Ini Pak Menko, Kemenperin, dan Kemendag pada ke mana, mereka, kan, pelaksana teknis yang harus bertanggung jawab," tutur Deddy dalam keterangannya, Selasa (26/4).

Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto atau siapa pun yang ditugaskan, harus mulai melakukan komunikasi publik tentang masa depan industri sawit. Hal itu untuk mencegah kekacauan di lapangan.

Menurut Deddy, petani kecil ingin tahu sampai kapan mereka akan dikorbankan oleh kebijakan ini. Demikian juga pelaku industri sawit lainnya baik sedang, menengah atau besar.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, ketidakjelasan ini sangat merugikan. Sebab saat ini, buah produksi petani mulai ditolak oleh pabrik kelapa sawit (PKS) karena terbatasnya kapasitas penampungan.

Petani juga kewalahan karena harga tandan buah segar (TBS) yang merosot tajam, sehingga tidak mampu menutup biaya produksi mereka.

“Sementara bagi pengusaha besar yang usahanya terintegrasi dari kebun, PKS, pabrik minyak goreng, hingga distribusi tidak mengalami kerugian yang berarti. Saya khawatir, sebab petani sudah mulai menjerit, apabila harga terus jatuh maka kemampuan mereka membeli pupuk juga hilang,” urai legislator asal Dapil Kalimantan Utara itu.