Delegasi Indonesia Walk Out di KTT MSG, Akademisi Uncen Bilang Begini, Tegas

Selama 27 tahun Timor Timur tetap wilayah tak bertuan. Saat itu, kata Marianus, rakyat Timor Timur memiliki hak untuk menggelar referendum penentuan nasib sendiri pada 1999.

Hal itu tak terlepas atas desakan Australia, Vanuatu, organisasi MSG, dan komunitas internasional.

Marinus menduga ada upaya Vanuatu dan MSG ingin mengulang cerita yang sama untuk diterapkan di Papua.

"Vanuatu dan MSG mau mengulang lagi cerita yang sama untuk Papua? Terlalu naif dan keliru. Papua di mata hukum internasional adalah sah wilayah kedaulatan Indonesia," tegas Marinus.

Upaya ini menurutnya adalah bentuk serangan langsung terhadap Piagam PBB dan hukum internasional.

Dia mengatakan hal tersebut sudah lazim terjadi. Dia mngingatkan Vanuatu, Benny Wenda, dan delegasi ULMWP memahami hal tersebut.

"Jika diplomasi dead lock atau gagal, pendekatan militer dimungkinkan untuk digunakan. Jika bicara baik-baik tidak mau dengar, maka pukul dan sikat kasih habis," tegasnya. (jlo/jpnn)