Demi Kredibilitas KPK, Adili Bibit-Chandra

Senin, 11 Oktober 2010 – 13:31 WIB

Pramono yang juga mantan Sekjen DPP PDIP menilai pelemahan terhadap KPK memang sangat terasa. Akibanya, harapan publik agar KPK bisa berbuat lebih banyak dalam pemberantasan korupsi menjadi terhambat karena Bibit-Chandra tersandung masalah hukum.

"Penegakan hukum itu  seharusnya independen, nggak bisa di intervensi  oleh siapapun, dan saya nggak mau simpulkan seakan-akan pemerintah nggak jalankan proses hukum. Dalam konteks KPK ini seharunya ada ketegasan dari pemerintah, meski ini lembaga independen, pemerintah mempunya kekuatan untuk mengatur itu," tukasnya. (awa/jpnn)

JAKARTA - Wakil Ketua DPR dari PDIP, Pramono Anung, termasuk orang yang tidak sepakat dengan ide perlunya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News