Demi Mengawal Suara Rakyat, PKS dan 7 Partai Siap jadi Pihak Terkait di MK

jpnn.com - JAKARTA - Uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait pemberlakukan sistem proporsional tertutup mendapat respons kritis oleh partai politik yang lolos parlemen.

Sebanyak delapan parpol parlemen, PKS, Partai Gokar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai NasDem, PKB, PAN dan PPP sepakat menolak sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024. 

Parpol-parpol itu tetap mendukung sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini.

Sebab, sistem proporsional terbuka sangat baik, lebih demokrtis dan representatif.

Penjelasan itu disampaikan oleh parpol parlemen yang dituangkan dalam pernyataan sikap bersama dalam pertemuan di Jakarta, Minggu (8/1).

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini yang hadir dalam pertemuan lintas parpol itu mengatakan sebagai pihak yang ikut membahas dan mengesahan UU Pemilu, Fraksi PKS dan 7 parpol lainnya siap menjadi pihak terkait yang diundang dan didengarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam proses uji materi nantinya.

"Pada prinsipnya, PKS dan tujuh parpol siap menjelaskan konstitusionalitas serta dasar-dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis pemberlakuan sistem proporsional terbuka,” kata Jazuli dalam keterangannya, Minggu (8/1).

“Kami juga siap memaparkan rasionalitas dan objektivitas dari sistem ini dalam perspektif demokrasi, legitimasi, dan konstituensi atau representasi antara rakyat dan wakil mereka di parlemen," tambah anggota Komisi I DPR itu.