Demi Nelayan, Cak Imin Menyatakan Siap Sebagai Penjamin

jpnn.com, JAKARTA - Puluhan nelayan dari berbagai daerah di Indonesia mendatangi kantor Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk berdialog dengan Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Abdul Muhaimin Iskandar, Selasa (2/5/2017).

Dalam kesempatan tersebut, para nelayan mengeluh terkait peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti yakni Peraturan Menteri (Permen) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Permen KKP Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Permen KKP Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan.

Para nelayan juga mengeluhkan sikap kepolisian yang langsung menangkap nelayan yang masih beroperasi menggunakan cantrang.

Mendengar keluhan nelayan tersebut, Cak Imin panggilan akrab H Abdul Muhaimin Iskandar minta pihak Kepolisian melepas atau menjadikan nelayan-nelayan tersebut sebagai tahanan kota.

"Bila pihak Kepolisian membutuhkan penjamin, maka saya sendiri yang akan menjamin. Kasihan para nelayan, mereka harus menghidupi keluarga mereka, kalau ditangkap keluarga mereka makan apa," katanya yang disambut tepuk tangan nelayan.

Cak Imin juga mengundang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk hadir menemui nelayan, terserah mau dialog dengan nelayan di mana, apakah nelayan Sukabumi, Lamongan atau Pantura.

"Kalau Bu Susi butuh teman dan takut berdialog dengan nelayan, saya akan temani. Pertemuan dengan nelayan sangat penting agar semua pihak mengetahui langsung permasalahan para nelayan," katanya.

Cak Imin memastikan PKB betul-betul murni ingin memperjuangan nasib nelayan dan warga Nahdliyyin akibat kebijakan Menteri KKP yang tidak membuat kemakmuran dan kesejahteraan nelayan.