Demo Mahasiswa di Aceh Utara Bentrok dengan Aparat

Kemudian, aksi mahasiswa setelah jeda salat Zuhur dilanjutkan kembali pada pukul 14.00 siang, karena pimpinan dewan dan ketua komisi sudah masuk kantor. Mereka diterima Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Mulyadi CH dan ketua komisi bersama beberapa anggota dewan lainnya.

Penanggung jawab aksi, Musliadi Salidan, didampingi koordinator lapangan, Miswari dan aktivis mahasiswa Razjis Fadli kepada Rakyat Aceh, mengatakan, aksi saling dorong itu terjadi hanya bentuk kekecewaan mahasiswa. Karena pimpinan dewan dan ketua komisi yang membidangi pertanian tidak masuk kantor.

“Hari ini kan hari aktif jam kerja, tapi tidak ada pimpinan dewan dan ketua komisi yang membidangi pertanian masuk kantor. Kami hanya diterima dua anggota dewan dan termasuk sekwan,” ucapnya.

Sebut dia, kedatangan kalangan mahasiswa ini hanya untuk menyampaikan aspirasi dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional ke-58. Meski sudah 73 tahun bendera Indonesia berkibar diatas tanah air, tetapi tetap saja kesejahteraan para petani kita masih menjadi bunga tidur dimalam hari.

“Jadi mulai dari kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada petani dan rakyat kecil, persoalan alih fungsi lahan pertanian yang semakin ganas, reforma agraria yang tidak berjalan sebagaimana Amanat UUD Pasal 33 tahun 1945, impor pangan yang tidak henti-hentinya serta banyak kasus-kasus Agraria lainnya yang semakin menyengsarakan pejuang pangan negeri pertiwi,” tegasnya.

Dengan demikian, lanjut dia, hal ini menjadi perhatian penuh kalangan mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi pada momentum yang bersejarah tersebut. Berhubung dengan akan diperingatinya Hari Tani Nasional yang ke-58.

Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Mulyadi CH, yang menerima mahasiswa dihalaman gedung dewan, dikonfirmasi Rakyat Aceh, mengatakan, dirinya sudah menandatangani petisi yang diminta oleh mahasiswa terhadap lima tuntutan skala prioritas.

Masing-masing, tentang evaluasi distribusi pupuk subsidi supaya tepat sasaran, perioritaskan BBM subsidi kepada nelayan, evaluasi AMDAL galian C yang tidak sesuai SOP, tindak tegas galian C ilegal dan menuntut transparansi PAD daerah yang bersumber dari galian C.