Demokrat Beri Catatan Basa-basi

jpnn.com - JAKARTA - Partai Demokrat meneguhkan sikapnya mendukung pilkada langsung oleh rakyat. Dukungan diberitakan dengan catatan RUU pilkada yang dijadwalkan akan disahkan di paripurna DPR pada 25 September 2014 itu, harus memuat 10 poin aturan untuk perbaikan pelaksanaan pilkada langsung.

"Maka Partai Demokrat secara tegas menyatakan yang menjadi pilihan Partai Demokrat adalah Pilkada langsung dengan catatan harus dilakukan 10 perbaikan yang harus dilakukan dan dimasukkan dalam pasal-pasal RUU Pilkada," kata Syarif Hasan saat menggelar jumpa pers khusus untuk menyampaikan masalah ini, di kantor DPP Demokrat, Jakarta, kemarin (18/9).

Namun, tampaknya 10 poin catatan yang disampaikan hanya basa-basi belaka. Pasalnya, nyaris poin-poin penting dari 10 poin itu, mayoritas sudah tertuang dalam rumusan RUU pilkada opsi pilkada langsung, yang sudah disiapkan pihak pemerintah.

Misal poin pertama, agar RUU pilkada mengatur mengenai uji publik atas integritas dan kompetensi cagub, cawabup, dan cawako.

Di pasal 36 rumusan RUU pilkada, sudah diatur bahwa dalam tahap pencalonan, akan ada Tim Panel yang dibentuk KPU Daerah, untuk melakukan uji publik kompetensi dan integritas para kandidat.

Tim Panel terdiri lima orang, dengan rincian 2 akademisi, 2 tokoh masyarakat, dan 1 anggota KPU.

Poin kedua, agar ada efisiensi biaya pilkada, juga sudah diakomodir di RUU pilkada, tepatnya di Ketentuan Peralihan, pasal 189. Pasal ini mengatur mengenai pelaksanaan pilkada serentak, yang dimulai 2015. Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah Djohan sudah menyebut, pilkada serentak akan digelar Oktober 2015.

Poin ketiga soal pengaturan kampanye dan pembatasan kampanye terbuka. Memang di RUU pilkada, draf hingga 8 September, masih diperbolehkan kampanye terbuka. Namun, beberapa hari lalu, anggota Panja dari unsur pemerintah yang juga Kapuspen Kemendagri Dodi Riyadmadji, sudah mengatakan, akan dimasukkan rumusan larangan kampanye terbuka.