Demokrat dan PPP Rawan Menyeberang

jpnn.com - JAKARTA - Koalisi Merah Putih (KMP) sudah memenangi perebutan kursi pimpinan DPR RI. Kemenangan pendukung Prabowo-Hatta ini juga tinggal menunggu perebutan kursi untuk pimpinan MPR RI.

Dimungkinkan kursi Ketua MPR juga akan diberikan kepada kader Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai salah satu wakilnya.
    
Meski sudah mendapat kursi pimpinan di parlemen, menurut pengamat politik Said Salahuddin, Demokrat dan PPP dinilai sebagai partai yang rentan untuk juga bermain dua kaki dengan pemerintahan Jokowi-JK.
    
Hal itu didasari dengan keinginan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal kedua tokoh nasional ini sejak 10 tahun terakhir dinilai tidak pernah mau berjabat tangan.
    
 “Kalau anda tanya ada apa di balik keinginan Mega bertemu SBY, maka saya menjawabnya sangat jelas, yakni ingin merangkul Demokrat mendukung pemerintahan Jokowi-JK,” kata Said, saat ditemui INDOPOS (Grup JPNN) di Jakarta, kemarin (2/10).
    
Selain itu, di internal Demokrat, Said menilai terdapat dua faksi, yakni faksi Syarif Hasan yang cenderung ingin masuk pemerintahan Jokowi-JK dan faksi Nurhatai Assegaf yang ingin komitmen di KMP.  
    
Menurut Said, PDIP berharap Demokrat yang sudah mendapat jatah kursi pimpinan di parlemen, baik DPR dan MPR dapat membantu menggolkan berbagai program pemerintahan mendatang.

Namun dengan merangkul Demokrat saja tidaklah cukup. Maka jika ingin suara koalisinya di parlemen bisa menang, maka PDIP pun harus mampu menarik PPP dalam koalisinya.
    
Jika dikalkulasikan dengan raihan kursi, maka jika koalisi Indonesia Hebat, yang terdiri dari PDIP (109 kursi), PKB (47), Nasdem (35), Hanura (16) ditambah dengan Demokrat (61) dan PPP (39), maka total suaranya mencapai 307 suara. Sedangkan KMP yang tersisa hanya Golkar (91 kursi),  Gerindra (73), PAN (49) dan PKS (40) berjumlah 253 suara.
    
Said menuturkan, PPP sangat mungkin bisa berpindah ke koalisi Jokowi-JK jika kadernya bisa dijadikan menteri. Selain itu, di tubuh partai berlambang Kabah ini juga akan terjadi muktamar antara kubu Emron Pangkapi  yang cenderung mendukung Jokowi-JK dengan kubu Suryadharma Ali yang ke KMP.
    
Kursi menteri yang dimungkinkan akan dijanjikan ke PPP adalah menteri Agama yang tetap akan dipegang oleh Lukman Hakim Saefudin yang juga berasal dari kubu Emron Pangkapi.
    
Lalu bagaimana dengan perjanjian Demokrat dan PPP dengan anggota KMP lainnya?  Said pun menjawab bahwa perjanjian dan pertemanan di dalam politik tidak ada yang abadi.

“Jadi di dalam politik itu bisa berubah kapan saja. Perjanjian di politik pun tidak bisa dijatuhkan sanksi pidana. Palingan hanya sanksi moral dari publik.  Untuk itu, KMP harus mewaspadai adanya anggota KMP yang rawan main dua kaki,” cetusnya membeberkan.
    
Apa yang diutarakan oleh Said ini bisa jadi benar, dengan adanya pernyataan dari Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mengatakan partainya tetap berada di tengah.
    
"Saya pikir tidak ada niatan yang buruk bagi kita, posisi kita penyeimbang yang baik," ujar Ibas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, kemarin.

Putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengaku terus melakukan komunikasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lewat presiden terpilihnya Joko Widodo (Jokowi).
    
Dia juga memastikan, Demokrat tidak akan pernah menjegal kebijakan-kebijakan yang ditelurkan pemerintahan Jokowi. Namun, dia menegaskan bila ada keputusan Jokowi yang tidak pro rakyat akan dikritisinya.
    
"Jika program pemerintah baik kita dukung, karena Demokrat ingin menjaga kepemimpinan Pak SBY," jelasnya. (dli)

Jika PD dan PPP ‘Menyeberang’

Koalisi Indonesia Hebat
PDIP             109 suara
PKB                 47 suara
Nasdem         35 suara
Hanura           16 suara
+ PD                61 suara
+ PPP             39 suara

Total             307 suara