Demokrat Titip Kasus Pajak, Golkar Soroti Busyro

Senin, 30 Agustus 2010 – 03:39 WIB

HASIL - Ketua Pansel Ketua KPK, Patrialis Akbar, bersama anggota lainnya, usai menemui Presiden SBY dan Wapres Boediono, Jumat (27/8) di Kantor Kepresidenan di Istana Negara, Jakarta, demi melaporkan hasil seleksi. Foto: Mustafa Ramli/Jawa Pos.

Menurut dia, Bambang dan Busyro merupakan kandidat pimpinan KPK yang mumpuni. Namun, belakangan, Busyro diduga sebagai kandidat pimpinan KPK jagoan pemerintah. Dugaan itu muncul setelah calon pimpinan KPK yang lain, mantan anggota Wantimpres Jimly Asshiddiqie, gagal lolos tes wawancara. Keberadaan Busyro saat ini tidak boleh menjadi alat pemerintah untuk meloloskan misinya. "Jangan sampai ada pemaksaan dari fraksi pemerintah dalam seleksi ini," tegas Bambang.

Bambang menyatakan, saat itu adalah momentum bagi pemerintah dan DPR untuk menjadikan pemilihan ketua baru KPK sebagai pemulihan dan penguatan peran serta fungsi KPK. Peran dan fungsi KPK beberapa waktu terakhir dinilai melemah. Itu akibat terhentinya proses hukum skandal bailout Bank Century dan upaya memojokan posisi para wakil ketua KPK dengan isu dugaan suap.

Untuk mewujudkan good governance, kata Bambang, pemerintah, DPR, dan rakyat Indonesia membutuhkan KPK yang tangguh dan militan. Sebab, tantangan saat ini tidak lagi sekadar memburu koruptor, tetapi juga menangkal serangan balik para koruptor. "Calon pimpinan KPK harus siap mati, khususnya dalam menuntaskan skandal bailout Century yang diduga melibatkan jantung kekuasaan," ujarnya.

Tantangan lain yang tak kalah strategis ialah meraih kembali kepercayaan dan keyakinan rakyat atas komitmen serta konsistensi penegakan hukum di negara ini. Potret moral dan kinerja institusi penegak hukum kita sudah membuat rakyat pesimistis terhadap agenda penegakan hukum. "Pimpinan KPK yang baru dituntut untuk bisa memulihkan KPK," tandas Bambang. (dyn/bay/c4/agm)