Sebelumnya, kebijakan pengetatan remisi yang tertuang dalam SK Menteri Hukum dan HAM digugat para terpidana korupsi yang menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum. Gugatan ini dimenangkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta karena kebijakan pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat dianggap bertentangan dengan UU Tentang Pemasyarakatan. (rmol/jpnn)
JAKARTA - Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengaku akan terus memperjuangkan kebijakan pengetatan remisi untuk koruptor. Bahkan