Depnakertrans-BNP2TKI Bersitegang
Gara-Gara Perbedaan Penafsiran Evaluasi KinerjaRabu, 24 Desember 2008 – 06:01 WIB
Dia juga menilai anggaran BNP2TKI pada 2008 terhitung belum ideal jika mempertimbangkan besarnya kebutuhan untuk peningkatan sarana maupun prasarana BP3TKI, biaya pelaksanaan PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan) yang sejak 2008 ditanggung pemerintah, dana perlindungan, serta pemenuhan target program penempatan satu juta TKI. ’’Padahal, pada 2008, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemotongan alokasi anggaran sebesar 15 persen sehingga berdampak pada anggaran BNP2TKI yang hanya mencukupi untuk memfasilitasi 750.000 TKI,” ujar Jumhur. ’’Lalu, mana mungkin kami melakukan pemborosan dengan anggaran terbilang minim untuk 2008 itu,’’ tegas Jumhur dengan nada tinggi.
Menurut dia, dengan kondisi tersebut, maka program penempatan satu juta TKI otomatis terkoreksi menjadi 750.000 TKI. Jumhur juga mengatakan, pada 2009, alokasi anggaran BNP2TKI hanya mencapai Rp 262 miliar. Jumhur juga mengklarifikasi, data yang beredar, BNP2TKI hanya menempatkan 546.645 TKI di luar negeri.
Sementara itu, Erman Suparno menyesalkan ketidakhadiran wakil BNP2TKI dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN). Padahal, sebagai operator penempatan TKI, kedatangan BNP2TKI sangat diperlukan. ’’Operator kok belum datang. Saya tanya penanggung jawab dan kepala panitianya, katanya sudah diundang dan ditelepon. Ini sampai sekarang belum memberikan alasan kenapa tidak datang,’’ ujar Erman setelah membuka rakornas di Jakarta kemarin.