Depok Terancam Tak Bergerak Tahun 2025

jpnn.com - DEPOK – Rendahnya tingkat pertumbahan jalan di Kota Depok diperkirakan bakal membuat wilayah penyangga ibukota negara ini kewalahan pada tahun di masa yang akan datang. Pasalnya, saat ini saja volume kendaraan di Kota Depok sudah tidak sebanding dengan penambahan jalan.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok mencatat bahwa tingkat pertumbuhan pembangunan jalan yang ada saat ini hanya 0,7 persen. Padahal, tingkat pertumbuhan jalan yang ideal adalah 9 persen.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Gandara Budiana menyatakan, jika situasi tak berubah, pada tahun  2025 lalu lintas di Depok akan mengalami stagnasi. Apalagi, setiap tahun jumlah kendaraan terus bertambah dengan laju yang cukup kencang.

“Perlu adanya perubahan arah kebijakan. Kalau tidak ada kebijakan berarti, tahun 2025 jalannya kendaraan akan stagnan, tidak gerak,” tegasnya kepada INDOPOS, di Balaikota, Jumat (15/1).

Data Dishub Depok menyebutkan, pertumbuhan kendaraan selama lima tahun terakhir didominasi oleh kendaraan roda dua dan disusul dengan mobil. Pada tahun 2010, jumlah motor adalah 613.487 unit dan motor 87.503 unit. Jumlahnya terus meningkat hingga pada tahun 2014 jumlah motor mencapai 817.850 unit dan mobil 155.510 unit.

Lebih jauh, Gandara mengungkapkan, pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi itu tidak diiringi dengan pertumbuhan transportasi massal. Tercatat, jumlah transportasi massal dari tahun 2010 sampai 2014 adalah 6.508 unit. Ini juga menjadi faktor pemicu serangan kemacetan parah yang melanda kota berikon belimbing.

Terpisah, pakar dari Departemen Geografi Fakultas MIPA Universitas Indonesia, Tarsoen Waryono menuturkan, yang perlu dilakukan Pemkot Depok dalam mengurai kemacetan adalah melakukan penataan ruang secara detail. Yakni melakukan penataan gedung perkantoran, pusat perbelanjaan diseluruh wilayah. Sebab, selama ini penataan ruang yang ada tidak pernah terselesaikan oleh sejumlah dinas terkait.

Lebih jauh, Tarsoen mengingatkan, penataan jalur angkutan perkotaan dan pengadaan angkutan umum yang nyaman, cepat serta terintegrasi tidak pernah ditelurkan oleh aparatur pemerintah daerah ini. Hal itu pula yang menjadi pertimbangan kepada warga ekonomi kuat banyak menggunakan kendaraan pribadi dalam beraktivitas.(cok/dil/jpnn)