Desak Jokowi Usut Pelanggaran HAM di Papua

jpnn.com - JAYAPURA - Mahasiswa Papua yang dikoordinir oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih Jayapura mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua.

"Presiden RI segera bertanggungjawab atas rentetan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua semenjak tahun 1961 sampai 2014," tegas Wakil Ketua BEM Uncen Michael J. Yarisetouw saat membacakan pernyataan sikap mereka dalam aksi demo damai memperingati Hari HAM yang diikuti ratusan mahasiswa yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Papua, Rabu (10/12).

Selain itu, BEM Uncen meminta aparat keamanan, TNI dan Polri menghentikan segala tindakan yang tidak perlu dilakukan di atas Tanah Papua, seperti pembunuhan, penangkapan, pembungkaman terhadap rakyat Papua yang dilakukan tanpa sebab. Mereka juga meminta pemerintah menghentikan pemekaran dan transmigrasi di Tanah Papua.

"Masalah yang pelu diperhatikan di Tanah Papua adalah penciptaan SDM yang terpadu sehingga ketika dari luar datang, kami orang Papua asli siap bersaing dengan kemampuan yang dimiliki, itu yang perlu dilakukan," tegasnya.

Massa juga meminta pemerintah pusat menghentikan program KB, karena penduduk Papua sudah sedikit, sehingga jika dilakukan program KB itu dibuat minimal enam anak yang cocok di Papua, karena program KB secara perlahan dapat menghabiskan eksistensi orang Papua di tanahnya sendiri.

"BEM Uncen juga mendesak Gubernur Papua segera mengembalikan Otsus ke Presiden RI, dengan menimbang dari berbagai aspek yang telah dikaji. Kami menyampaikan kalau memang Otsus yang sudah 12 tahun telah gagal, perlu dilakukan evaluasi kembali," ujarnya.

Mereka juga meminta Gubernur Papua, Kapolda Papua, Pangdam XVII Cendrawasih segera menuntaskan kasus pembunuhan terhadap enam orang warga sipil yang tidak bersalah di Kabupaten Paniai. Gubernur Papua juga diminta segera memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada jurnalis, baik nasional maupun internasional yang berada di Provinsi Papua.

"Pembunuhan 6 warga sipil di Paniai apakah ini Kado Natal dari Presiden Jokowi untuk orang Papua? Pelanggaran HAM besar-besaran sedang terjadi. Kita orang Papua sedang habis. Orang Papua sedang dibantai secara sistematis," ujarnya dalam orasi.(bat/jpnn)