Desak KPU Tertibkan Quick Count Pilpres Luar Negeri

jpnn.com - JAKARTA - Gerakan Daulat Nusantara (GDN), kelompok pemuda di kultural Nahdlatul Ulama, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menertibkan sosialisasi exit poll atau quick count hasil Pemilihan Presiden 2014 di luar negeri.

Ketua GDN Frans Islami menyatakan sosialisasi hasil penghitungan cepat pilpres luar negeri yang mulai beredar sejak Sabtu (5/7) merupakan pelanggaran. "Itu jelas melanggar UU Pemilu," kata Frans Islami dalam siaran pers yang diterima JPNN, Minggu (6/7).

Frans menjelaskan, proses pemungutan suara dalam pemilihan presiden di luar negeri memang sudah dilaksanakan sejak tanggal 4 Juli kemarin. Meski demikian, UU Pemilu menyebut proses penghitungan suara baru dapat dilakukan pada tanggal 9 Juli mendatang, tepatnya pukul 14.00 WIB setelah seluruh proses pemungutan suara berakhir.

"Bagaimana mungkin exit poll atau quick count bisa dilakukan jika kotak suara saja belum bisa dibuka? Jika ternyata metode yang digunakan dengan bertanya langsung ke pemilih di luar TPS, apa bisa dipertanggung jawabkan kebenaran informasi yang disampaikan?" tegas Frans.

Atas dasar tersebut Frans meyakini sosialisasi exit poll sebagai informasi yang informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan sumbernya. "Saya anggap itu hoax. Dan KPU sebagai otoritas resmi penyelenggara Pemilu harus menertibkan itu," lanjutnya.

Ketua Umum GDN Al Amin Nur Nasution menyayangkan adanya pihak-pihak yang dengan sengaja mensosialisasikan exit poll hasil pilpres di luar negeri, sementara proses pemungutan suara di Indonesia belum dilaksanakan.

"Itu pasti memiliki tujuan jahat. Salah satunya membangun opini masyarakat seolah-olah kandidat tertentu sudah dimenangkan oleh WNI di luar negeri. Itu harus dicegah," kata Al Amin.

GDN sendiri telah resmi menyatakan mendukung pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Organisasi yang didirikan sejak setahun lalu ini menjanjikan 3 juta suara pemuda NU untuk pasangan yang diusung Koalisi Merah Putih itu.