Dewan Laporkan PDP Jember ke KPK

Kamis, 05 Agustus 2010 – 15:47 WIB

Tak hanya itu, menurut Ayub, pihaknya juga bakal merekomendasikan agar jajaran direksi turun jabatan karena dalam pengelolaan PDP dinilai salah urus dan tidak transparan. Hal ini terjadi, kata dia, salah satunya karena pengelola PDP adalah orang-orang yang tidak berkompeten dalam bidangnya. "Jika ini dilanjutkan, tunggulah kehancuran PDP," katanya.

Menurut Ayub, sebagai wakil rakyat, pihaknya punya kewajiban untuk mengetahui cara pengelolaan PDP. Apalagi, PDP adalah milik rakyat dan harus dikelola secara transparan. Maka dari itulah, pihaknya akan melayangkan panggilan untuk kali ketiga. "Kita akan panggil lagi Minggu depan," ujarnya.

Bagaimana jika panggilan ketiga masih tidak datang lagi? Menurut Ayub, pihaknya akan merekomendasikan agar direksi PDP turun dari jabatannya. Karena tidak ada iktikad baik dan memang tidak layak mengemban amanah rakyat dalam mengelola PDP. "Lebih baik mengundurkan diri saja kalau memang tidak mampu," tegasnya.

Dukungan agar masalah PDP dilaporkan ke KPK juga diungkapkan Yudi Hartono, anggota Komisi C. Dijelaskan Yudi, pihaknya menemukan beberapa penyimpangan dalam pengelolaan PDP. Terutama menyangkut tidak transparannya pengelolaan keuangan.

JEMBER - Turunnya pendapatan perusahaan daerah perkebunan (PDP) dari Rp 12,5 miliar menjadi Rp 7 miliar benar-benar membuat beberapa anggota dewan

• Prev
• 1
• 2
• 3
• 4
• Next