Dewan Pembina Honorer Minta Pusat Jangan Lemparkan Masalah Honorer ke Pemda

Oleh karena FHI mendesak pemerintah untuk segera memberikan solusi kebijakan dengan meningkatkan status dan kesejahteraan tenaga honorer secara nasional dari seluruh kategori.

Baik yang bekerja di Kementerian, lembaga negara dan di instansi pemerintah daerah. Dengan skema penyelesaian berdasarkan masa kerja dan usia yang mempunyai payung hukum jelas.

"Sehingga pemerintah daerah dan pusat tidak terus menerus melakukan pelanggaran UU ASN, serta melakukan pembiaran terhadap nasib maupun kehidupan warga negara yang dipekerjakan dengan upah yang tidak manusiawi. Karena setelah berlakunya UU ASN tidak ada lagi istilah tenaga honorer di dalam tubuh pemerintahan," bebernya. (esy/jpnn)

VIDEO: Honorer K2 Yakin DPR dan Pemerintah Punya Niat Baik