Di Akhir Masa Jabatan, Wako Bogor Dinilai Banyak Sengketa

jpnn.com - JAKARTA - Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Jawa Barat, Iwan Darmawan mengatakan Kota Bogor ke depannya mesti dipimpin oleh serorang Walikota yang kredibel, visioner dan progresif agar Bogor jadi kota yang strategis dan dinamis. Karena itu, menurut Iwan Darmawan, aspek legalitas yang pro-rakyat harus menjadi prioritas.

"Kota Bogor memerlukan pimpinan yang kredibel, pro-rakyat untuk keadilan dan kesejahteraan yang nantinya harus dituangkan dalam peraturan daerah (Perda) kota Bogor," kata Iwan Darmawan, kepada wartawan, Senin (26/8).

Hanya dengan komitmen pro-rakyat dan menuangkannya dalam bentuk Perda itulah partisipasi warga Kota Bogor bisa dioptimalisasi sehingga berbagai keunggulan yang dimiliki Kota Bogor mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga Bogor.

Sementara pakar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor Junaidi menyatakan, dalam dua tahun belakangan Kota Bogor nyaris jadi kota sengketa akibat banyaknya kebijakan Wali Kota (Wako) Bogor, Diani Budiarto yang dirasa kontroversial dan mendapat perlawanan hukum dari elemen masyarakat.

"Kebijakan yang kontroversial tersebut pada umumnya mencoba untuk menganulir berbagai kerjasama pihak swasta dengan institusi Pemda Kota Bogor yang selama ini sudah berjalan sesuai kesepakatan bersama sebelum Diani jadi Walikota," kata Djunaidi.

Dia contohkan, Diani Budiarto pernah mengeluarkan keputusan agar bangunan dan tanah Blok G Pasar Kebon Kembang dihibahkan ke PD Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.

Selain itu, kasus yang akhir-akhir ini menjadi perhatian publik terkait kerjasama PT Guna Karya Nusantara (PT GKN) dengan pemerintah Kota Bogor membangun pasar Bogor yang kemudian berubah nama menjadi Plaza Bogor.

"Motifnya kurang lebih sama, yakni berupaya memasukan PD Pasar Pakuan Jaya sebagai pengelola Plaza Bogor melalui surat keputusan Walikota sehingga PD PPJ mengambil alih kendali mengelola dan diduga memungut uang dari pasar itu sampai sekarang," ujar Djunaidi. (fas/jpnn)