Di Tangan Dahlan, BUMN Tak Jadi Sapi Perah

Senin, 16 April 2012 – 15:04 WIB

Ditanya apakah ada politisi dari FPAN di DPR yang ikut tandatangan usul interpelasi, Teguh mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya ada satu hingga dua orang. Apakah akan dikenakan sanksi? Teguh menjawab, "Inikan belum berjalan, kita memberikan keleluasan kepada anggota untuk menyikapi, mungkin adanya kebijakan di tingkat fraksi kalau kita anggap bahwa langkah yang ditempuh anggota tidak tepat."

Sebelumnya,  Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah, menilai hak interplasi yang diajukan DPR untuk mengoreksi kebijakan Meneg BUMN  tidak perlu dilaksanakan.

Ia menilai usul interplasi itu diantaranya adalah upaya merecoki kebijakan Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN. "Diantaranya merecoki kebijakan Dahlan Iskan," kata Iberamsjah, menjawab JPNN, Minggu (15/4), di Jakarta.

Dijelaskan Iberamsjah, tidak layak hak interplasi digunakan untuk hal yang tidak prionsip seperti itu. Menurutnya interplasi itu digunakan kalau ada hal yang sangat penting atau mendasar, kemudian DPR meminta keterangan kepada presiden. "Nanti kalau semua DPR yang menilai kebijakan menteri itu, bagaimana. Kebijakan menteri itu presiden yang menilai bukan DPR," kata Iberamsjah. (boy/jpnn)

JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Amanah Nasional (FPAN) di DPR, Teguh Juwarno, menilai terobosan yang dilakukan Menteri Negara Badan Usaha Milik

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News