Di Tangan Dahlan, BUMN Tak Jadi Sapi Perah
Senin, 16 April 2012 – 15:04 WIB
Sebelumnya, Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah, menilai hak interplasi yang diajukan DPR untuk mengoreksi kebijakan Meneg BUMN tidak perlu dilaksanakan.
Ia menilai usul interplasi itu diantaranya adalah upaya merecoki kebijakan Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN. "Diantaranya merecoki kebijakan Dahlan Iskan," kata Iberamsjah, menjawab JPNN, Minggu (15/4), di Jakarta.
Dijelaskan Iberamsjah, tidak layak hak interplasi digunakan untuk hal yang tidak prionsip seperti itu. Menurutnya interplasi itu digunakan kalau ada hal yang sangat penting atau mendasar, kemudian DPR meminta keterangan kepada presiden. "Nanti kalau semua DPR yang menilai kebijakan menteri itu, bagaimana. Kebijakan menteri itu presiden yang menilai bukan DPR," kata Iberamsjah. (boy/jpnn)