Dibentuk Badan Penghimpun Dana Pelestarian Hutan
Rabu, 17 Maret 2010 – 21:55 WIB
Pembentukan badan tersebut, lanjutnya, telah diatur dalam pasal 35 ayat (2) UU No 41/1999, yang menyebutkan, para pemegang izin usaha kehutanan harus menyediakan dana investasi untuk kegiatan pelestarian hutan.
“Selama ini Indonesia belum punya lembaga perwalian independen karena pemerintah masih terlena dengan dana reboisasi yang pengelolaannya berada di bawah Kementerian Keuangan,” tambahnya. Sedangkan dana reboisasi bukan termasuk dana perwalian atau trust fund karena langsung masuk ke APBN dan bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) para pemegang izin konsesi.