Dibutuhkan Upaya Kolaboratif dalam Memobilisasi Pembiayaan Konservasi

Selanjutnya Anthony Cox memaparkan bahwa peran dan kontribusi bisnis, praktek ekonomi dan keuangan untuk mendorong aksi konservasi keanekaragaman hayati.

Terakhir Prof Christina memaparkan langkah untuk menjamin penerapan Kerangka Kerja Global Keanekaragaman Hayati Pasca 2020 yang terinspirasi dari pendekatan penerapan Kesepakatan Paris (Paris Aggreement).

BACA JUGA : FHI Desak Masalah Honorer Masuk Prioritas 100 Hari Kerja Jokowi

“Dalam bidang finansial Indonesia aktif mengembangkan inovasi solusi untuk mendapatkan dukungan kegiatan konservasi dari kementerian dan lembaga non kementerian, pemerintah daerah, CSO, dunia usaha, media dan para pihak terkait, seperti ekowisata berbasis masyarakat di Tangkahan Sumatera Utara, adopsi pohon dan mengusulkan ekonomi berkelanjutan/Green Sukuk," ujar Menteri Siti.

“Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan konservasi keanekaragaman hayati dalam penerapan Kerangka Kerja Global Keanekaragaman Hayati Pasca 2020 dibutuhkan upaya kolaboratif dalam memobilisasi sumberdaya pembiayaan dari berbagai sumber dan berbagai pemangku kepentingan”, tambah Menteri Siti. 

Selanjutnya menanggapi topik bahasan tersebut, Menteri Siti menyampaikan bahwa anggaran pemerintah untuk keanekaragaman hayati dan konservasi sumber daya alam terbatas.

Oleh karena itu Menteri Siti setuju usulan untuk memperkuat/memperbaharui skema REDD+ agar nilai sumber daya alam dan upaya konservasi keanekaragaman hayati mendapatkan apresiasi nilai/harga yang lebih baik.

"Sebagai bagian komitmen politik, Indonesia telah meluncurkan Low Carbon Development Strategy pada Mei 2019 lalu," pungkas Menteri Siti