Diduga Gelapkan Rp 110 M

jpnn.com - NGAMPRAH-Forum Indonesia Untuk Transfaransi Anggaran (FITRA), merilis berbagai dugaan penyimpangan anggaran yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Anggaran yang bersumber dari dana Hibah dan program kegiatan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp110,5 miliar disinyalir terjadi penyimpangan.

Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Ucok Sky Khadafi, mengungkapkan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan APBD 2013 semester pertama, ditemukan adanya dugaan penyimpangan anggaran. Dari data tersebut, berbagai dugaan potensi penyimpangan terjadi di SKPD termasuk lembaga lain seperti KONI dan FORMI.

"Penyimpangan anggaran sebesar Rp110,5 miliar di KBB itu berasal dari 144 kasus," kata Ucok, Senin (23/12).

Dipaparkannya, sebagai contoh, potensi penyimpangan yang ada di Kabupaten Bandung Barat seperti dana hibah bansos, Dana Hibah Keuangan dan berbagai dana lainnya.

Untuk alokasi dana hibah sosial keuangan, dari alokasi sebesar Rp63,2 miliar yang terealisasi hanya Rp48,8 miliar, dana bansos sebesar Rp8,7 miliar, yang terelaisasi hanya Rp8,4 miliar, sementara bantuan keuangan yang dialokasikan pemkab Bandung Barat sebesar Rp83,7 miliar yang terealisasi hanya Rp79,4 miliar. Jika di totalkan dari tiga program bantuan itu Rp155,7 M terealisasi Rp136,7 M dengan potensi penyimpangan atau anggaran fiktinya sebesar Rp61,5 M.

"Itu hanya contoh dari tiga anggaran saja, masih banyak sumber dana lainnya," katanya.

Berbagai potensi penyimpangan, kata Ucok, terdapat juga di berbagai lembaga dan SKPD lainnya. Seperti bantuan dana hibah kepada FORMI Kabupaten Bandung Barat sebesar RP600 juta, KONI Rp3 miliar, panitia pembangunan masjid pemda Rp2,5 miliar, belanja hibah untuk PNPM perdesasaan Rp835 juta.