Diduga Gelapkan Rp 110 M

Termasuk bantuan infrastruktur jalan, gang, lapangan sepak bola, program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), hibah ke Panwas dan Partai Politik. Ada juga bantuan infrastruktur desa dari BPMPD sebesar Rp4,6 M, termasuk revitalisasi pasar, bantuan keuangan untuk pilkades Rp1,6 M, dll.

"Laporan pertanggun jawaban bantuan-bantuan itu banyak yang tidak ada, ini indikasi penyelewengan anggaran," ujarnya.

Untuk FORMI saja, kata Ucok, dari Rp600 juta dana yang diterima tidak ada laporan perjanggungjawabannya, belum lagi dana hibah yang diterima KONI, dari anggaran sebesar Rp3 miliar yang masih ada dana sebesar Rp1,3 miliar yang belum dipertanggungjawabkan.

"Banyak juga dana bantuan dibawah Rp50 juta yang belum ada laporan pertanggung jawaban. Harus ada pertanggungjawabannya karena kalau tidak ada itu artinya fiktif atau bodong padahal dana dikeluarkan dari APBD," bebernya.

Dikonfirmasi, Wakil Bupati Bandung Barat, Yayat T Soemitra mengaku belum mengetahui informasi adanya data penyimpangan anggaran di lingkungan Kabupaten Bandung Barat tersebut.  Terlebih dengan angka yang cukup besar yakni Rp110,5 miliar dari 144 kasus.

Dia mengaku cukup kaget ketika dikonfirmasi masalah tersebut. Terlebih Kabupaten Bandung Barat menargetkan penilaian laporan keuangan dari BPK tahun depan mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sehingga adanya temuan ini dikhawatirkan berdampak kepada target tersebut.

Sebagai ketua tim tindak lanjut pemeriksaan BPK, kata Yayat, dirinya belum menerima pemberitahuan dari BPK. Padahal, dua hari lalu dua tim BPK pernah datang menemuinya, namun tidak menyampaikan data tersebut. Kedatangan mereka terkait dengan pembinaan yang akan dilakukan.

Karenanya dirinya akan mencoba mengecek hal ini baik ke pihak inspektorat maupun DPPKAD, sebab bisa saja data tersebut keliru. Mengingat soal hibah dan bansos entri poin persoalannya seringkali di pihak penerima. Mereka sudah menggunakan anggaran tapi belum membuat laporan SPJ.