Dilantik Mendagri, Sani-Soerya Resmi Pimpin Kepri

Jumat, 20 Agustus 2010 – 01:31 WIB

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, ada Sani dan Soerya diminta menjalankan fungsi koordinasi dengan para Bupati/Walikota se-Kepri. "Sebaliknya, para Bupati/Walikota juga harus ikut mendukung. UU Otda jangan disalah artikan bahwa mereka berhak mengurus daerah masing-masing dan tak perlu ada koordinasi. Jangan ciptakan kondisi seperti ini," jelas Gamawan.

Selain itu, Gubernur dan wakil gubernur Kepri harus mampu memberi fungsi pembinaan. Gamawan mencontohkan, di jabatan struktural pemerintahan daerah se-Indonesia, banyak diisi pejabat yang tak memiliki bidang ilmu di jabatan yang diamanahkan.

"Seperti Kadis Pertambangan diisi oleh pejabat yang sebelumnya hanya seorang guru. Karena punya latar belakang kedekatan atau hubungan lainnya, maka ia dipercaya. Bagaimana yang bersangkutan bisa menentukan koordinat tambang saat mengeluarkan Izin Kuasa Penambangan (KP)? Apakah bisa dijamin ia akan bagus? Ini yang harus dipahami kepala daerah menetapkan pejabat," ulasnya.

Karena itu Gamawan mengingatkan, dalam menempatkan seorang pejabat di dalam Struktur Organisasi dan tata laksana Kerja (SOTK), jangan karena kedekatan saja. Tapi, lihat pula bidang keahlian yang dimiliki, kemampuan dan bidang disiplin ilmu yang dimiliki. "Inilah yang harus dilakukan," katanya.

Jangan Lupakan Ismeth