Dilarang ke Istana, Buruh Maki Rezim Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah massa buruh dilarang long march menuju Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (1/5). Seperti yang terjadi di samping Hotel Mandarin, para buruh dilarang melintasi Bundaran HI.

Salah satu perwakilan buruh yang ditemui, Nining Elitos menyesali tindakan polisi itu. Wanita yang merupakan juru bicara Gerakan Buruh Untuk Rakyat (Gebrak) ini menerangkan, pihaknya sudah berkoordinasi ihwal izin long march dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis pada 29 April 2018 kemarin.

"Kami menyampaikan kepada kapolda bahwa kami memberikan pemberitahuan titik kumpul di HI samping hotel Mandarin dan kami akan menjaga keamanan dan ketertibannya. Kata kapolda pada saat itu baik, dan saya akan ada di lapangan, di tengah tengah massa untuk bersama kalian," kata dia di samping Hotel Mandarin.

Dia menganggap jenderal bintang dua itu seorang penipu lantaran faktanya saat ini para buruh diblokade disejumlah titik. Seperti di Jalan Imam Bonjol, Sarinah, KPU dan lainnya.

"Artinya, kami melihat hari ini adalah rezim antirakyat, antiterhadap demokrasi dan kritikan rakyat. Ternyata dalam momentum perjuangan 1 Mei ini, luar biasa represifnya sampai sebegitu kekhawatiran aparat," kata dia.

Nining menganggap, blokade ini merupakan arahan dari atasan agar kaum buruh tidak bisa bersatu guna menyampaikan aspirasinya. Oleh karena itu, sebagai negara demokrasi, menurut dia, rezim hari ini antidemokrasi.

"Rezim hari ini adalah rezim yang antiterhadap rakyat, yang mengabdi pada kepentingan pemodal. Maka Pemilu 2019 adalah bukan pemilu rakyat, tetapi pemilunya kaum borjuis," tandas dia. (tan/jpnn)