Dilema Mengembangkan Desa, Menteri Marwan Minta Bantuan UGM

jpnn.com - YOGYAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT), Marwan Jafar mengaku memerlukan masukan berupa pemikiran dari kalangan kampus seputar pemberdayaan desa, termasuk dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Pemikiran kampus akan membuat pembangunan desa akan lebih genuine dan tidak sekadar proyek," ujarnya penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian DPDTT dengan UGM, Jumat (6/3).

Karena itu menurut Marwan, kerja sama sangat diperlukan. Apalagi pihaknya saat ini masih merasa dilematis untuk mengembangkan pembangunan desa, apakah sebaiknya dimulai dari desa, atau sebaliknya dari kota.

“Kalau berkaca dari pengalaman di Tiongkok, pemerintahan negara tersebut mendorong pembangunan dari desa ke kota. Hal itu dilakukan agar lahan di desa utuh dan tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang merusak lingkungan,” katanya.

Namun kebijakan serupa tidak bisa serta merta dilakukan di Indonesia. Sebab urbanisasi masyarakat dari desa ke kota seringkali justru menambah kompleksitas permasalahan di kota.

"Karena itu kami meminta pemikiran yang dilahirkan dari kampus agar pengaplikasian UU Desa tidak membuat masalah jadi kompleks. Kita harapkan kampus seperti UGM dapat memberikan solusi yang konkrit," ujarnya.

Di tempat yang sama, Rektor UGM, Prof. Dwikorita Karnawati, mengatakan UGM mengharamkan penelitian yang hanya menghasilkan jurnal. Hasil penelitian yang dilakukan peniliti harus terhilirkan ke masyarakat.

"UGM melakukan mapping persoalan pembangunan desa. Yang diperlukan adalah kedaulatan pangan, energi, kesehatan, manufaktur dan kemanusiaan," ujarnya.