Dilema Penetapan UMP

JAKARTA--Pemerintah dalam posisi dilematis terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013. Penyetujuan permohonan penangguhan UMP dari banyak perusahaan menimbulkan reaksi dari para pekerja.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, mengatakan permohonan penangguhan UMP dikabulkan karena sudah sesuai persyaratan. Lebih dari itu, menurutnya, yang terpenting adalah menghindarkan dari resiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan.

Maka Muhaimin meminta hubungan bipartit antara perusahaan dengan karyawan dioptimalkan. Terutama menjelaskan tentang laporan keuangan di perusahaan masing-masing sehingga karyawan mengerti kondisi objektifnya.

"Perusahaan yang dalam kondisi rawan pasti laporan keuangannya tidak memungkinkan (untuk mengikuti UMP 2013, Red.). Kalau bipartit melihatnya tidak mampu ya berarti laporan keuangannya tidak mampu," ujarnya di Jakarta, kemarin.