Dilematis Soal Payung Hukum Moratorium

Antara Revisi UU dan Perppu

Rabu, 11 November 2009 – 21:50 WIB

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengaku dalam posisi dilematis terkait perlunya moratorium pemekaran daerah otonom. Pasalnya, sampai sejauh ini pemekaran tetap dimungkinkan oleh undang-undang.

Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Gamawan menyatakan bahwa jika memang ingin moratorium pemekaran maka undang-undang yang ada harus dirubah dulu. "Soal moratorium, kalau mau ya dirubah dengan UU juga," ujar Gamawan.

Menurutnya, bisa saja moratorium dilakukan dengan Peraturan Pemerintan pengganti Undang-undang (Perppu). "Tapi apa cukup alasan (untuk menerbitkan Perppu)? Yang paling aman ya revisi UU karena Perppu moratorium akan debatable (bisa diperdebatkan)," ulasnya.

Karenanya dalam raker tersebut Gamawan menawarkan opsi terkait moratorium. Mantan Gubernur Sumatra Barat ini mengatakan, harus ada kesepakatan bersama antara pemerintah dengan DPR. "Perlu kesepakatan bersama antara DPR pr dan pemerintah. Bukan menghentikan tapi istirahat sebentar," ujarnya.

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengaku dalam posisi dilematis terkait perlunya moratorium pemekaran daerah otonom. Pasalnya,

• 1
• 2
• Next
• Last »