Dilengserkan, Bupati Karo Masih Main Gitar

jpnn.com - MEDAN - Pengamat Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, Wara Sinuhaji meminta Kena Ukur tidak ngotot lagi mempertahankan kekuasaan. Begitupun, kalangan birokrasi diharapkan mampu memaknai putusan pemakzulan bupati secara cermat dan profesional.

“Implikasi dari keputusan DPRD Karo itu terletak pada pemberhentian secara de facto dan de jure bupati Karo, secara hukum tinggal menunggu persetujuan yang ditenggat oleh Presiden melalui Mendagri. Namun secara de facto, harus diakui jika Kena Ukur secara etika harus memandangnya lebih luas,” ujar Wara saat ditemui di sela-sela gelar syukuran lahirnya putusan DPRD Karo tentang pemakzulan bupati di Jambur Dalian Natolu, Jl. Kartini Kabanjahe, Jumat (14/3) siang.
 
“Sebagai seorang yang nantinya dianggap bijak, harusnya Kena Ukur tidak melakukan langkah ngotot, karena kalau urusan pemerintahan kan bisa dijalankan oleh Wakil Bupati. Dia (Kena Ukur) cukup diam sampai keputusan ini turun,” ujar Wara.

Selain itu, langkah “membandel” yang dilakukan oleh Kena Ukur juga bisa membingungkan kalangan birokrat di Karo. Mesti dipahami sambung Sinuhaji, PNS itu sifatnya netral. Jika Kena Ukur terus memainkan langkah politiknya, justru dapat membuat perpecahan di unsur PNS di lingkungan Pemkab Karo.
 
Pernyataan Wara ini, sebutnya, ada hubungannya dengan laporan sejumlah masyarakat ke pihaknya tentang masih bertahannya Kena Ukur dengan sikapnya. Padahal jelas-jelas Mahkamah Agung sudah meluluskan permohonan pemakzulan yang dilayangkan oleh DPRD Karo.

“Saya dengar dari laporan masyarakat ke saya juga ada yang aneh, soal dia bermain gitar di pendopo dan masih coba mengkondisikan para PNS. Ini memang harus diclearkan dan diperjelas terlebih dahulu. Namun yang pasti birokrat harus tahu juga kalau Kena Ukur sudah tidak memiliki kekuasaan lagi,” tandasnya. (nang/sam/deo)