Disclaimer Terus, Dana Operasional Bupati Harus Dipotong

Jumat, 24 Juni 2011 – 02:24 WIB

Alternatif model pemberian sanksi yang lain adalah pemerintah pusat yang harus memberikan sanksi. Antara lain misalnya dengan memotong Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pos belanja pegawai yang menjadi jatah pemkab/pemko setempat.

Dana yang layak dipotong memang hanya dana pos belanja pegawai,karena jika pos lain yang dipotong, maka akan mengganggu kualitas pelayanan publik. "Jika pos belanja pegawai yang dipotong, maka para pegawai akan berlomab-lomba untuk mengelola keuangan daerah secara bersih," ujar Yuna. (sam/jpnn)

JAKARTA -- Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah tiga kali secara berturut-turut mendapatkan opini disclaimer dari Badan Pemeriksaan Keuangan Rebulik

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News