Disnaker Tak Tahu Ada Pekerja Asing, Imigrasi Bantah Pegawainya Terima Suap

jpnn.com - BATAM - Banyaknya warga negara asing yang bekerja di berbagai bidang di perusahaan maupun hotel di Bintan tanpa dilengkapi dokumen resmi atau hanya menggunakan visa pelacong menjadi sorotan para pekerja lokal di daerah tersebut. Salah satu yang terungkap ke publik adalah Reni, General Manager Hotel Sahid di Bintan, Desa Teluk Bakau, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang yang sudah bekerja sejak Februari hingga Mei 2015.

Kepala Disnaker Bintan, Hasfarizal Handra yang dikonfirmasi terkait hal ini mengakui tidak mengetahui adanya TKA ilegal yang bekerja di Hotel Sahid Bintan. Bila memang ada, ia meminta Imigrasi Tanjungpinang dan Polres Bintan menangkapnya, karena kewenangan Disnaker Bintan hanya bersifat pengawasan saja untuk menangani permasalahan ini.

"Kami akan kroscek. Jika TKA ilegal itu memang dipekerjakan oleh pihak hotel keduanya akan kami surati dan melaporkan ke imigrasi dan polisi agar ditangkap," ujarnya.

Untuk diketahui bersama bedasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 pihak pengusaha baik begerak dibidang industrial maupun pariwisata wajib melaporkan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) jika tidak kedua belah pihak akan dikenakan sanksi pidana. 

Perihal pengusutan kasus tenaga kerja asing yang tidak mengantongi IMTA saat ini kewenangan Badan Pengelolaan Modal dan Perizinan Daerah (BPMPD) selaku instansi pemerintahannya kemudian instansi vertikalnya kewenangan imigrasi dan juga kepolisian.

Kasi Bidang Pengawasan dan Penindakan TKA Imigrasi Kelas II A Tanjungpinang, Agus Setiawan membenarkan bahwa dirinya sudah memeriksa bersangkutan. Dalam pemeriksaan itu, bersangkutan benar mengantongi surat kerja namun visa digunakan adalah visa pelancong sehingga bersangkutan diusir dari Bintan. 

"Kami sudah suruh Reni pulang ke asalnya. Paspornya sudah kami blacklist (merah) dan tak boleh masuk ke Indonesia selama tiga tahun," katanya.

Ditanya adanya gratifikasi yang diterima Imigrasi karena tidak menahan Reni, Agus membantahnya ia hanya mengenakan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku tanpa ada menerima gratifikasi.