Ditangani KPK, Polri Harus Hentikan Penyidikan Simulator

Jumat, 10 Agustus 2012 – 17:10 WIB

"Padahal, ada 40 undang-undang yang mengatur acara pidana di luar KUHAP yang harus dipatuhi oleh Polri. Sebagai contoh, dalam Undang-undang Terorisme, cara menangkap dan lamanya masa penahanan seorang tersangka terorisme berbeda dengan yang diatur dalam KUHAP. Dengan demikian, Polri harus meningkatkan pemahamannya soal beberapa undang-undang tentang acara pidana tersebut," kata Gandjar.

Terkait penyidikan kasus korupsi yang dilakukan secara bersamaan oleh dua penegak hukum, kata dia, hanya diatur dalam UU KPK dan tidak ada dalam undang-undang lain. "UU KPK ini mengatur tentang lembaga KPK juga mengatur tentang hukum acara yang berbeda dari KUHAP," imbuhnya.

Selain itu, UU KPK dan UU Kepolisian sama-sama merupakan lex specialis dibandingkan dengan KUHAP. Dalam konteks mana yang lebih spefisik, kedua-duanya sama-sama memiliki kewenangan mengusut kasus korupsi. "Tetapi, jika prinsip norma hukum baru mengenyampingkan undang-undang yang lama, maka UU KPK lahirnya belakangan dibandingkan dengan UU Polri. UU KPK pastinya sudah disinkornisasi dengan UU Polri. Karena itu yang berlaku adalah UU KPK," kata Gandjar.

Terakhir dikatakan Gandjar, sikap keu-keuh dan keras kepala Polri ini membuat publik bertanya-tanya. "Seandainya dulu KPK tidak melakukan penggeledahan, apakah Polri akan bertindak menaikkan kasus ini ke penyidikan dan menetapkan tersangka" tanya Gandjar. (fas/jpnn)

JAKARTA - Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Gandjar Laksmana Bonaprapta mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News