Ditjen Polpum Sudah Petakan Potensi Konflik Pilkada, Hasilnya...

jpnn.com - JAKARTA – Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) sudah mulai melakukan pemetaan terhadap potensi konflik di pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017 mendatang.

Dirjen Polpum Kemendagri Mayjen Soedarmo mengatakan, hingga saat ini belum ditemukan indikasi kerawanan konflik yang bakal terjadi.

“Pemetaan sudah dilaksanakan. Hingga sekarang ini masih belum ditemukan indikasi-indikasi konflik,” ujar Soedarmo kepada wartawan, Sabtu (20/8).

Meski demikian, lanjut mantan pejabat di Badan Intelijen Negara (BIN) itu, ditemukan sejumlah masalah di sejumlah daerah yang perlu mendapatkan perhatian serius agar bisa segera dituntaskan.

Antara lain menyangkut pembentukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur.  Hingga saat ini Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib belum mau melantik komisioner KIP Aceh Timur, meski sudah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung (MA).

“Yang perlu kita waspadai terkait Aceh Timur, yang anggota KIP-nya masih belum diteken Bupati,” ujar Soedarmo.

Masalah lain menyangkut masalah pendanaan pilkada. Di beberapa daerah, kata Soedarmo, pemdanya belum melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU setempat.

“Dari tujuh provinsi yang akan menggelar pilkada, masih ada dua yang belumteken NPHD, yakni Aceh dan Papua Barat,” terangnya.