Dokumen Baru Ungkap Kemesraan Australia dengan Militer Myanmar

Australia tetap mempertahankan kerjasama militernya dengan Myanmar setelah berlangsungnya tindakan pembersihan etnis minoritas Rohingya di tahun 2017.

Dalam dokumen Departemen Pertahanan, yang diperoleh melalui Undang-undang Kebebasan Informasi, disebutkan Australia terus melanjutkan kerjasama militer dengan militer Myanmar yang dikenal sebagai Tatmadaw.

Dokumen ini dirilis atas permintaan dua LSM, yaitu Australian Centre for International Justice dan Justice For Myanmar, yang mendesak dihentikannya kerjasama dengan militer Myanmar.

Desakan tersebut semakin menguat setelah Tatmadaw melalukan kudeta bulan Februari lalu.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan setidaknya 54 orang tewas di tangan polisi dan aparat militer Myanmar sejak kudeta berlangsung. Lebih dari 1.700 orang ditahan termasuk 29 wartawan.

Ketua Badan HAM PBB Michelle Bachelet meminta aparat keamanan negara itu untuk menghentikan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa.

Dokumen menyebutkan kerjasama militer Australia dan Myanmar berlangsung dalam skala "sederhana" dan sebagian besar difokuskan pada pelatihan perwira Tatmadaw tentang manajemen bencana, hukum dan HAM.