JPNN.com 
DOM dan DOI
Oleh: Dhimam Abror Djuraid
Pengungkapan kasus pelanggaran HAM belum seluruhnya diselesaikan.
Hal ini menyisakan luka yang terpendam yang bisa sewaktu-waktu muncul lagi kalau terjadi gesekan baru.
Beberapa hari terakhir, para aktivis kemanusiaan dan demokrasi Aceh menggugat sikap pemerintah pusat yang dianggap mengabaikan aspirasi masyarakat lokal dan berpotensi menumbuhkan kembali luka lama.
Pemerintah pusat melalui Mendagri Tito Karnavian menunjuk dua orang pejabat BIN (Badan Intelijen Negara) sebagai penjabat bupati, di Nagan Raya dan Kabupaten Pidie.
Penunjukan ini menimbulkan protes karena tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Sebelumnya, Tito juga sudah menunjuk pensiunan jenderal TNI menjadi penjabat gubernur Aceh.
Para aktivis demokrasi bereaksi terhadap penunjukan itu.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik pemerintah karena keputusan tersebut tidak sesuai dengan aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie.
Nama pejabat BIN tidak ada dalam tiga nama yang diusulkan DPRK Pidie.
