Dorong Optimalisasi TPAKD, Kemendagri Gelar Webinar Series Ke-23

"Inklusi keuangan digital menjadi salah satu agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia pada 2022," tutur Fatoni.

Untuk itu, Fatoni mengingatkan pemda tentang pentingnya melanjutkan dan meningkatkan komitmen bersama untuk mempercepat pelaksanaan inklusi keuangan agar mampu mencapai target 90 persen pada 2024.

Fatoni menyebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan inklusi keuangan di daerah serta pelaksanaan TPAKD, pemda diharapkan segera melakukan percepatan.

Dia menyebut upaya yang bisa dilakukan pemda ialah segera membentuk TPAKD sebagai langkah nyata dalam meningkatkan ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

Selain itu, meningkatkan komitmen dan sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi program perluasan akses keuangan melalui TPAKD yang telah terbentuk, dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah

Memperhatikan keselarasan rencana kerja pemerintah daerah tahun berjalan dengan fokus yang ditetapkan pada Roadmap TPAKD 2021-2025.

"Kemudian, pemda segera mengalokasikan anggaran untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program perluasan akses keuangan daerah," jelas Fatoni.

Webinar ini menghadirkan narasumber ahli yaitu Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Edwin Nurhadi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara Gul Bahri Siregar, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Muhammad Juaini, dan Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Erdiriyo. (mcr9/jpnn)