Dorong Perbaikan APBD, Kemendagri Minta Pemda Optimalkan DBH-DR

Di sisi lain, Agus mengatakan PMK perlu diselaraskan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dia mengungkapkan beberapa upaya yang dilakukan Kemendagri untuk mendukung pengelolaan DBH-DR.

Upaya itu seperti Surat Dirjen Bina Keuda Nomor 906/2525/Keuda pada 7 April 2021 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Hal itu berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Kemudian, Kemendagri bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah merampungkan pemetaan Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait penggunaan DBH-DR pada awal 2022.

Selanjutnya, hasil pemetaan tersebut akan ditetapkan melalui surat yang diterbitkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri.

“Perlu kami informasikan bahwa dalam waktu dekat, Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan surat edaran kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota tentang hasil pemetaan (mapping) tentang DBH-DR sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran DBH-DR pada APBD Tahun Anggaran 2022,” papar Agus.

Dia berharap upaya ini bisa mengubah perilaku belanja dan mendukung kualitas belanja APBD. (mcr9/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!