Dosen, Serikat Guru Hingga Pengamat Sesalkan Penundaan Moratorium UN

jpnn.com - JAKARTA - Dosen Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Novi Chandra ikut menyayangkan penundaan moratorium Ujian Nasional (UN). Apalagi, alasan penundaan tersebut adalah adanya kekhawatiran akan motivasi belajar anak-anak yang akan menjadi rendah. 

Novi mengatakan, motivasi belajar anak tidak tergantung dengan UN. "Pengalaman saya sebagai ibu dan guru, justru melihat bahwa anak-anak, semangat belajar mereka didasari rasa keingintahuan yang luar biasa akan ada yang ada di sekitarnya," ujar Novi dalam keterangannya, Senin (12/12).

Menurut Novi, ungkapan bahwa anak-anak akan termotivasi jika ada UN, sesungguhnya telah menampar wajah pendidikan nasional. "Apakah serendah itu kita melihat level motivasi belajar anak-anak? Hanya karena faktor eksternal yang bernama UN?" sesal Novi.

Senada dengan Novi, pengamat pendidikan, Doni Koesoema mendukung moratorium atau penghapusan UN. 
Menurut Doni, Mendikbud tidak boleh kalah dengan penggagas UN. Alasan utamanya adalah dari sisi pedagogis, UN merusak seluruh struktur dan sistem pembelajaran otentik. "Selama 13 tahun kita melaksanakan UN, kualitas kita tak terbukti meningkat," kritiknya.

Menurut Doni, ada banyak alternatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan selain melalui UN yang terbukti sudah gagal. Dia menambahkan, dalam menghadapi persaingan global  memang butuh persiapan sumber daya manusia (SDM). "Pendidikan adalah jalan satu-satunya untuk meningkatkan daya saing global itu," tandasnya.

Apalagi, kata dia, saat ini daya saing SDM Indonesia masih tergolong rendah, mengacu World Competitiveness report 2016-2017, daya saing SDM, Indonesia melorot ke urutan ke-41 di bawah Singapura, China, Malaysia dan Thailand.

Doni mengatakan, dalam falsafah pendidikan yang terkandung dalam Undang-Undang Sisdiknas, bahwa pendidikan seharusnya diarahkan untuk memberdayakan masyarakat, bukan malah memperdaya masyarakat. "Pendidikan dimaksudkan untuk masyarakat supaya mampu memberdayakan dirinya sendiri," tutup Doni.

Terpisah, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan, pihaknya juga getol dalam menyuarakan penolakan UN sebagai penentu kelulusan siswa. "Kami membuka posko pengaduan UN sejak 2011-2016," tandas Retno dalam keterangannya, Senin (12/12).