DPD Minta Penanggulangan Bencana Dilakukan Secara Cepat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Parlindungan Purba berharap agar penanggulangan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efektif. Karena selama ini ketika bencana terjadi di Indonesia, masih terdapat beberapa masalah seperti terlambatnya bantuan, dan juga proses pemulihan infrastruktur yang dinilai kurang cepat.

Menurut Purba, saat ini sudah saatnya memikirkan konsep penanggulangan bencana yang sistematis. Mulai dari perencanaan mitigasi bencana sampai pada penanganan bencana. Dia menegaskan, saat ini semua pihak harus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di Indonesia.

“Beberapa kendala yang berpotensi menghambat optimalisasi upaya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang terjadi di Indonesia adalah anggaran yang terbatas, belum adanya pusat data dan lokasi kebencanaan, kapasitas dan sarana prasarana yang terbatas,” katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komite II DPD dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu (28/11).

Senator asal Provinsi Sumatera Utara ini mendorong optimalisasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Dia juga mendorong melibatkan semua stakehoders agar tidak hanya mengurangi tetapi juga meniadakan risiko bencana itu sendiri.

Berkaca pada kerusakan infrastruktur setiap terjadi bencana alam, Parlindungan mendorong adanya asuransi bencana untuk tujuan pemulihan dan revitalisasi infrastruktur di wilayah yang terkena. “Kami akan terus mendorong adanya asuransi bencana alam. APBN sudah mengalokasikan, tetapi saat ini hanya untuk gedung Kemenkeu dulu. Ke depannya Komite II akan mendorong asuransi bencana untuk daerah,” jelasnya.

Anggota DPD Baiq Diyah Ratu Ganefi menyesalkan lambatnya proses pemulihan di wilayah gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, saat ini masih ada keluarga yang belum memiliki rumah karena lambatnya pembangunan rumah untuk korban gempa Lombok. Senator asal NTB itu mengungkapkan, rumah yang dibangun pemerintah masih sangat jauh dari angka keluarga yang kehilangan tempat tinggalnya.

“Di Lombok Utara masih tersisa puing-puing yang membuat kita saat masuk ke sana trauma kembali. Bantuan-bantuan tidak pernah menyentuh ke titik ujung. Hal-hal seperti itu harus segera dipikirkan BNPB sampai pada titik yang terakhir,” tegasnya.

Dirinya juga menyesalkan sulitnya mencairkan bantuan korban gempa Lombok yang diberikan melalui rekening salah satu bank pemerintah. Baiq merasa syarat dalam mencairkan bantuan tersebut terlalu sulit, sehingga masyarakat banyak yang belum bisa menggunakan bantuan tersebut.