DPD RI Gelar RDP dengan Mendag M Lutfi, Nih Agendanya

Sedangkan, Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri mengatakan Kalimantan Utara memiliki satu kota dan empat kabupaten maka sangat tepat bila pembangunan pasar berbasis kerakyatan.

Selain itu, dia juga meminta kepada Kemendag untuk dimudahkan bagi pengusaha mengekspor ikan ke negara tetangga, maka dibutuhkan juga pelabuhan dalam mengembangkan komoditas perikanan.

“Begitu juga impor, saya harap pemerintah juga dapat memberikan kemudahan untuk impor pupuk dari Malaysia. Karena saat Malaysia lock down maka harga komoditas di Kalimantan Utara meningkat. Saudara-saudara kita di perbatasan sangat terganggu,” kata senator asal Kalimantan Utara itu.

Anggota Komite II DPD RI Andri Prayoga Putra Singkarru menjelaskan Provinsi Sulawesi Barat akan menjadi penyangga ibu kota baru maka perlu ada program baru bagi UMKM.

“Sulawesi Barat nanti akan menjadi penyangga ibu kota baru. Maka saya meminta agar Kemendag bisa membuat program baru bagi pelaku UMKM di Sulawesi Barat,” harapnya.

Anggota Komite II DPD RI Aji Mirni Mawarni menambahkan petani dan nelayan sejauh ini masih belum sejahtera. Justru tengkulak yang lebih sejahtera dibandingkan petani dan nelayan.

“Kami meminta untuk Kemendag perlu adanya pengawasan atau kontrol harga dari petani atau nelayan hingga ke pasar. Karena kasihan para petani dan nelayan masih belum sejahtera, justru tengkulak yang sejahtera,” terangnya.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan rencana kerja dan anggaran Kemendag tahun 2022. Pada awal tahun 2021 Kemendag mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 3 triliun lebih, namun Kemendag diharuskan melakukan penghematan (refocusing) anggaran sebesar Rp 91 miliar lebih.