DPD RI: Indonesia Jadi Contoh Kerukunan untuk Myanmar

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia sebagai negara multi agama, suku dan ras dapat menjadi contoh kerukunan bagi Myanmar yang saat ini terjadi konflik kemanusiaan. Hal tersebut terungkap dalam Eksekutif Brief yang diadakan oleh DPD RI bersama Komnas Ham, Aktivis UNHCR, dan Akademisi Universitas Indonesia, di Kompleks Senayan Jakarta, Senin (11/9).

Turut hadir dalam exekutif brief tersebut Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono, Wakil Ketua II Darmayanti Lubis, Anggota DPD RI Fahira Idris, Mervin Sadipun Komber, Siska Marleni, GKR Ayu Koes Indriyah, Abdul Qadir, M. Nabil, Maneger Nasution Komisioner Komnas HAM, Nurul Rochayati UNHCR, Maswadi Rauf Guru Besar Fisip UI

Menanggapi persoalan Kemanusiaan di Rohingya, DPD RI menggali informasi tentang fakta, latar belakang, dan tinjauan kemungkinan di masa depan. DPD RI juga melihat kemungkinan pengaruh konflik di Myanmar terhadap Indonesia pada umumnya, dan khususnya terhadap daerah/provinsi yang paling dekat dengan daerah bergolak seperti provinsi-provinsi di Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau.

“Kita harus hati-hati dalam menyikapi permasalahan kemanusiaan ini, kita harus melihat dari sisi masalah kemanusiaan Internasional yang terjadi di Myanmar, bukan dari etnis dan agama saja. Saya kira Indonesia mampu menjadi leading untuk membantu menyelesaikan permaslahan di sana, karena ini juga amanat konstitusi,” jelas Darmayanti Lubis.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyampaikan bahwa jangan sampai ini menjadi masalah transnasional atau masalah negara lain tetapi mengakibatkan dampak di negara kita.

“DPD RI dapat mendorong pemerintah untuk lebih terlibat jangan sampai dampak di sana akan mengakibatkan dampak lainnya di Indonesia. Saya kira hadirnya Indonesia di Myanmar memperlihatkan dimana posisi Indonesia bahwa kita juga mempunyai peranan penting menjaga perdamaian di kawasan ASEAN,” tegas Nono.

Setuju dengan pernyataan tersebut, menurut Meneger Nasution Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, meskipun ini persoalan negara lain tetapi sekecil apapun jangan sampai berimbas ke Indonesia.

“Latar belakang kemanusiaan akan menjadi perhatian oleh kami Komns HAM. Khusus Indonesia bisa punya agenda untuk leading di ASEAN dalam hal ini menjadi problem solver, dan sesuai peran fungsinya DPD RI dapat membantu mengedukasi masyarakat di daerah untuk bijak melihat permasalahan ini jangan cepat panas,” ujar Komisioner Komnas HAM tersebut.